Liputan Media
13 Januari 2017 | 21:45 wib Home » Liputan Media » Detail

Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR: Pemerintah Jangan Terburu-buru

image

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil IX Jateng (PKSFoto - Haa)


Pemerintah sedang mewacanakan pengelolaan pulau, terutama pulau-pulau kecil di wilayah terluar Indonesia, oleh negara asing. Bagaimana tanggapan Anda dari sisi pariwisata selaku bidang kerja Komisi X?
Jika tujuannya untuk menggenjot kedatangan wisatawan asing, misalnya sebanyak 20 juta pada 2019, tentunya masih membutuhkan koordinasi yang baik antarkementerian terkait. Misalnya saja, untuk pengawasan wilayah dan pengawasan keluar-masuknya orang asing ke pulau-pulau itu.

Apakah pertimbangan pariwisata itu mendesak untuk direalisasikan oleh pemerintah?
Sekarang ini ada 10 kawasan khusus pariwisata yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan kunjungan Komisi X ke daerah-daerah wisata itu, ambil saja contoh di Morotai, masih sangat memerlukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) dari pemerintah. Sarpras itu, seperti perbaikan keterbatasan akses menuju lokasi wisata dan keterbatasan listrik.

Jadi, menurut hemat kami, mestinya pemerintah harus fokus terhadap pengembangan 10 kawasan destinasi wisata itu dahulu. 

Soal rencana menamai pulau sesuai pengelola (pihak asing), apakah ini tepat?
Kebijakan itu memiliki potensi kerawanan tinggi, dalam artian rawan persoalan sosial maupun lingkungan hidup. Sebaiknya, pemerintah berkaca pada pengelolaan Pulau Nusakambangan. Pulau itu tidak berada di bawah pengelolaan Pemkab Cilacap, tapi Kementerian Hukum dan HAM.

Ketika ada permasalahan lingkungan karena penggundulan hutan yang mengakibatkan rusaknya ekosistem di sana, pemerintah daerah setempat tidak bisa memberikan penanganan cepat. Sebab, koordinasi penanganan harus ke pusat dulu. Kerumitan seperti ini dialami saat pengelola bukan pihak asing. Jangan sampai hal seperti ini lebih buruk dampaknya jika dikelola oleh pihak asing.

Jika disimpulkan, apakah wacana pengelolaan pulau-pulau oleh pihak asing ini masih terlalu dini?
Bisa disebut demikian. Indonesia masih terlalu jauh jika akan menerapkan hal itu. Sebab, kondisi kita sekarang terbatas. Sementara itu, problem yang ada sekarang, baik pertahanan, keamanan, dan beberapa persoalan lain belum dapat diatasi dengan baik. Wacana pengelolaan pulau itu berpotensi memicu masalah baru jika pemerintah tak siap.

Sebaiknya pemerintah tak buru-buru mengambil kebijakan. Jika ingin menarik investor, boleh saja, tetapi pengelolaan tetap berada di bawah pemerintah.      Oleh Dian Erika Nugraheny, ed: Muhammad Iqbal

Sumber: Republika.com

( Haa )

Baca Lainnya:

UPDATE

02 Februari 2017 | 13:33 wib

Anda Jomblo? Mau Nikah? Silahkan Beli Hantaran Menarik Karya PKS Kota Semarang ini

Semarang, PKS Jateng Online – Bagi Anda yang jomblo dan hendak merencanakan menikah, pasti membutuhkan hantaran pernikahan.…


01 Februari 2017 | 16:40 wib

Habib Syech Do'akan Yaris Untuk Salatiga Hati Beriman

image Salatiga, PKS Jateng Online - Menjaga keteduhan hati masyarakat Kota Salatiga, masyarakat Kalibening Salatiga menggelar…


01 Februari 2017 | 13:48 wib

Ini Pesan KH Kamal Fauzi Untuk Kader PKS Menjelang Pilkada Serentak 2017

image Semarang, PKS Jateng Online - Memasuki tahun 2017, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah…


30 Januari 2017 | 14:55 wib

Tanamkan Jiwa Kepemimpinan, Anak Kader Diajak Main Di Luar

image Semarang, PKS jateng Online – Jiwa kepemimpinan harus ditanamkan sejak kecil,  mengingat berarnya beban yang…


30 Januari 2017 | 14:52 wib

Yaris Bersama Mayarakat Salatiga, Jaga Kesehatan Lestarikan Lingkungan

image Salatiga, PKS Jateng Online - Perhelatan akbar rakyat Kota Salatiga yang tinggal menghitung hari, tak dilepas begitu saja…

© 2014 PKS JATENG ONLINE
Jl. Kelud Utara No.46, Petompon, Gajahmungkur, Kota Semarang
Telp. 024-70776373 Fax. 024-8311244 Email: info@pksjateng.or.id